Program penanganan kumuh dengan Platform kolaborasi melalui peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota bersih bebas kumuh
Kiri, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi pada workshop kota tanpa kumuh (Kotaku) (Ist)
PortalMadura.Com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggenjot program kota tanpa kumuh (Kotaku).
Salah satunya, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya, pada Kamis (14/10/2021), menggelarworkshopkota tanpa kumuh (Kotaku)via video conference.
adir pada video conference itu dari berbagai elemen yang berkompeten dan dibuka langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.
“Sumenep ini masuk pada dampingan Kotaku, sehingga kota kumuh perlu dilakukan penanganan secara bersama,” kata Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP dan Cipta Karya Sumenep, Benny Irawan.
Ia menjelaskan, kegiatan workshop Kotaku itu dalam rangka mempercepat penanganan kota kumuh. Pada tahun 2015, kata dia, terdapat wilayah kota kumuh seluas 118,54 hektare dan 56,18 wilayah masuk pendampingan Kotaku.
Pada tahun 2019, ada target khusus dari Pemerintah Pusat bahwa Sumenep harus mencapai 0 hektare dari kota kumuh tersebut.
” Alhamdulillah, telah tercapai 100 persen pada tahun 2020,” terangnya.
Namun, pada tahun 2021 diperlukan adanya penambahan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
“Dan kami langsung mengidentifikasi, ternyata muncul sebanyak 268,5 hektare masuk dalam kumuh baru di tiga kecamatan. Di antaranya Kota, Kalianget dan Batuan,” jelasnya.
Pada workshop Kotaku itu, ada tujuh indikator yang dibahas guna mengatasi kota kumuh di Sumenep. Salah satu di antaranya, air minum, air limbah, dreinase, persampahan, proteksi kebakaran, RTH dan lainya. “Tujuh itu harus kita selesaikan segera. Target kami pada tahun 2022 semuanya rampung,” ujarnya.
Ia berharap kepada Pemerintah Pusat dan warga Sumenep untuk gotong royong mengatasi kota kumuh. “Ini masalah kita bersama sehingga perlu kiranya gotong royong mengatasinya,” tandasnya.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi pada pembukaan workshop Kotaku menyampaikan, untuk menyelesaikan persoalan kota kumuh tidak hanya fokus pada infrastruktur. Melainkan perlu adanya kemasan baru untuk mempercantik lingkungan.
“Misalnya, seperti yang sudah dilakukan mulai dari paving berwarna, ada tempat duduk (santai), pot bunga dan semacamnya. Itu untuk menambah keindahan,” katanya.
PortalMadura.Com, Sumenep – Anggaran program kota kumuh Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mencapai Rp 2,1 miliar bersumber dari APBN tahun 2021.
Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP dan Cipta Karya Sumenep, Benny Irawan, menyebutkan, dana itu dicairkan dalam wujud cash forward (padat karya tunai).
“Kenapa langsung tunai, karena di masa pandemi banyak masyarakat terdampak. Dengan sentuhan program itu dapat membantu warga lokal untuk dipekerjakan pada program itu,” terangnya, Jumat (15/10/2021).
Anggaran tersebut dikucurkan dalam rangka percepatan penanganan kota kumuh di Sumenep. Sebab, kata dia, pada tahun 2015, terdapat wilayah kota kumuh seluas 118,54 hektare dan 56,18 wilayah masuk pendampingan Kotaku.
Kemudian, di tahun 2019 ada target khusus dari Pemerintah Pusat bahwa Sumenep harus mencapai 0 hektare dari kota kumuh, dan sudah terealisasi 100 persen pada tahun 2020.
Namun, lanjutnya, pada tahun 2021 diperlukan adanya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Dan terdapat sekitar 268,5 hektare masuk kota kumuh yang tersebar di tiga kecamatan dengan tujuh desa.
“Kecamatan kota, Kalianget dan Batuan. Masing-masing desa mendapat Rp 300 juta,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, menggenjot program kota tanpa kumuh (Kotaku). Salah satunya, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya menggelar workshop kota tanpa kumuh (Kotaku) via video conference selama dua hari, Kamis-Jumat (14-15/10/2021).(*)
Workshop Penanganan Kumuh Kabupaten Sumenep
akan diadakan guna mengetahui, memahami capaian dan target penanganan kumuh
program KOTAKU. Mengetahui Strategi kolaborasi dan replikasi program, serta
kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam penanganan kumuh, dan pemahaman
betapa pentingnya Pokja PKP dan Forum PKP dalam menyelaraskan permasalahan
perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang dibuka oleh
Bapak Bupati Sumenep Achmad Fauzi SH, MH yang akan berlasung pada 14 sampai 15
Oktober 2021 melalui Via Zoom Meeting.
Workshop Penanganan Kumuh Kabupaten Sumenep hari pertama tanggal 14 oktober 2021 dibuka oleh Bapak Bupati Sumenep Achmad Fauzi SH, MH terkait Kebijakan Daerah dalam Penanganan Kumuh. dilanjutkan oleh bapak Zainul OSP-3 Jatim terkait Kebijakan Daerah dalam Penanganan Kumuh Target dan Capaian Progam Penanganan Kumuh dalam program KOTAKU, ditutup oleh bapak Rb. Moh. Ansyar LKM Pamolokan terkait Best Practise.
Workshop dihadiri sebanyak 60 undangan. Peserta terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pokja PKP, OPD terkait, kepentingan terkait antara lain Swasta, BUMN, LSM, Perguruan Tinggi, KBP, Pers, Forum LKM dan kelompok peduli lainnya.
Alhamdulillah workshop hari pertama berjalan
dengan lancar
